PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH (PPW)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

  NOMOR 32 TAHUN 2004  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  DAN 

NOMOR  33  TAHUN 2004 TENTANG  PERIMBANGAN KEUANGAN 

PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

 

BAB VII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 150

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional.

OPINI : Dari pasal ini, kita dapat mengetahui bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Nasional. Dengan banyaknya pemekaran wilayah, diharapkan dapat membantu mengembangkan daerahnya masing-masing, terutama mengenai pembangunan infrastuktur dan taraf hidup.

Pasal 152

(1) Perencanaan pembangunanan daerah didasarkan pada data dan informasi yang

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;

c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;

d. keuangan daerah;

e. potensi sumber daya daerah;

f. produk hukum daerah;

g. kependudukan;

h. informasi dasar kewilayahan; dan

i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna

dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

OPINI : Dalam pasal ini, kita semakin tahu bahwa data-data tersebut memang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ini relevan dengan materi kuliah Perencanaan Pembanguna Daerah.

Pasal 7

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

a. menetapkan ...

a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan

ekonomi biaya tinggi; dan

b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat

mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan

impor/ekspor.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang

menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah Peraturan Daerah yang mengatur

pengenaan Pajak dan Retribusi oleh Daerah terhadap objek-objek yang telah

dikenakan pajak oleh Pusat dan Provinsi, sehingga menyebabkan

menurunnya daya saing Daerah.

Huruf b

Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu

lintas barang dan jasa antar-Daerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain

adalah Retribusi izin masuk kota dan Pajak/Retribusi atas

pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.

OPINI : walaupun beberapa larangan telah disebutkan dalam pasal ini, tetapi masih saja banyak pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, terutama mobilitas ekonomi. Hal ini seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah.

Posted in: